Posted on Senin, 24 Ags 2015 01:19 WIB
Panitia dari MKKS ini yang harus ditelusuri dan diusut secara tuntas
Jakarta, (ICMI Media) - Ketua Center for Indonesia Comunity Studies (CICS) atau atau Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia Jawa Timur, Drs. Arukat Djaswadi menyebutkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pamekasan harus dimintai keterangan terkait karnaval menampilkan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menghebohkan.
“Jadi, munculnya ide itu yang bertanggungjawab sebetulnya MKKS. Panitia dari MKKS ini yang harus ditelusuri dan diusut secara tuntas,” tegas Arukat seperti dilaporkan Hidayatullah.com pada Senin (24/8).
Seperti diketahui, adanya atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dilatar belakangi dengan surat edaran Nomor 09/PAN.HUT-RI/2015 yang ditujukan kepada Ketua MKKS.
Menurut Arukat yang juga Kepala Bidang Kajian dan Penelitian Forum Kewaspadaan Masyarakat (FKDM) bahwa ada 2 versi terkait dengan acara karnaval di Pamekasan yang menampilkan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) di Pamekasan Madura.
Pertama, kata Arukat, yaitu versi dari Kepala Dandim Pamekasan, dimana itu hanyalah sebuah teatrikal salah satu SMP yang ditunjuk panitia MKKS supaya membuat drama treatrikal karnaval dengan tema pemberontakan G-30S/PKI. Dan masyarakat nggak ngerti, makanya dikira sungguhan.
Versi kedua, kata Arukat yaitu keterangan dari Kapolres Pemekasan yang mengatakan bahwa memang betul PKI telah berhasil menyusup ke acara karnval tersebut dengan membawa simbol-simbol serta bendera PKI.***Ilmawan/R1
Sumber: Hidayatullah.com
