Posted on Selasa, 12 Mei 2015 02:13 WIB
kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah jika itu melanggar asas agama dan sopan santun maka harus ditolak
Jakarta, (ICMI Media) - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan, kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah jika itu melanggar asas agama dan sopan santun maka harus ditolak.
"Sikap ICMI sangat jelas, kalau bertentangan dengan agama dan susila kita tolak," demikian dikatakan Sekretaris Jenderal ICMI, Muhammad Taufik di ruang kerjanya pada ICMI Media pada Senin (11/5) di Jakarta.
Hal itu dikatakan Taufik guna menyikapi maraknya tindakan prostitusi online dan perjudian, disusul dengan munculnya wacana bahwa Pemda DKI akan melegalisasi prostitusi dan perjudian di Jakarta. Menurutnya, kebijakan itu akan mengakibatkan kerusakan moral dikalangan generasi muda kedepannya.
Ungkap pelaku prostitusi "high class"
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia meminta pihak kepolisian mengungkap nama pelaku dan pengguna jasa prostitusi kelas atas yang meresahkan masyarakat.
"Kita berharap itu sebagi sanksi sosial karena, mislanya penggunanya merupakan figure publik, ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar menjauhi zina," kata Ketua Bidang Dakwah MUI, Cholil Nafis, Senin (11/5) seperti dilaporkan oleh Republika Online.
Selain itu, Cholil mengusulkan agar pelaku prostitusi dijerat hukum pidana. Alasannya, praktek prostitusi sudah merajalela.
"Kalau kejahatan seksual itu bisa menyentuh semua lapisan, perlu dibentuk aturan,"ujarnya. (Awan)
