JK: Inflasi adalah Pilihan Pemerintah

Jakarta, (ICMI Media) - Wakil Presiden RI yang juga Ketua Dewan Penasehat Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, inflasi yang didorong oleh administered price ini merupakan akibat dari biaya pemerintah yang sangat besar dalam bentuk subsidi sehingga menyebabkan beban. Sehingga, pemerintah harus mengurangi beban dan pada akhirnya terjadi kenaikan harga.

“Kita pilih mengurangi beban pemerintah, memang akan terjadi inflasi satu sampai dua bulan, setelah itu menjadi equilibrium,” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (3/1).

Dikutip dari laman Redaksi.co.id, menurut Jusuf Kalla, ketika terjadi equilibrium maka pendapatan juga naik dan akan ada suplai yang cukup. Dengan demikian, terjadi harga yang stabil sehingga menyebabkan inflasi menjadi turun lagi.

“Itu selalu begitu dan itu pilihan, dan pemerintah memilih itu untuk ekonomi kita yang baik,” kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat inflasi Januari 2017 sebesar 0,97 persen, sementara inflasi tahun ke tahun sebesar 3,49 persen.

Sumbangan inflasi tertinggi diberikan oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,35 persen. Di dalamnya terdapat kenaikan tarif administrasi surat kendaraan bermotor dan harga bahan bakar minyak umum nonpenugasan.

Sementara, kelompok kedua yang menyumbang inflasi tertinggi adalah perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar termasuk pengalihan subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA). Sedangkan, kelompok ketiga yang menyumbang inflasi adalah kelompok bahan makanan yang didalamnya termasuk kenaikan harga komoditas cabai rawit merah.*** (T/CH)