Jusuf Kalla: Tidak Semua Politik Dinasti Korup

Jakarta, (ICMI Media) - Wakil Presiden RI yang juga Ketua Dewan Penasehat Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jusuf Kalla (JK) menilai politik dinasti atau kepemimpinan yang menurun ke keluarga tidak selamanya korupsi. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ada pelarangan terhadap politik dinasti di Tanah Air.

Karena itu, JK tidak memper­soalkan jika ada kepala daerah yang melanjutkan kekuasaan­nya kepada keluarganya.

"Soal dinasti itu, yang korup ada, tapi ada yang tidak. Ada juga yang pemerintahan yang katakanlah bukan dinasti ada juga yang kena masalah. Jadi jangan langsung bahwa suatu pemerintahan yang berlanjut oleh keluarga langsung diang­gap salah, karena itu terjadi di mana-mana," kata JK, di Jakarta.

Bagi JK, suatu kepemimpi­nan daerah yang kemudian beralih ke keluarga ada juga yang baik. Karena bagi JK, ada juga yang pemerintahan yang bukan berasal dari dinasti, tapi juga terkena masalah.

Dikutip dari laman Rmol.co, JK lalu memberi contoh neg­ara Singapura yang beralih dari Lee Kuan Yew ke anaknya Lee Hsien Loong sebagai Perdana Menteri. Kemudian, di Jepang ada Yasuo Fukuda (2007-2008) yang menggantikan ayahnya Takeo Fukuda (1976-1978) menjadi Perdana Menteri. Demikian juga, di Malaysia, India, dan Amerika Serikat.

"Ini biasa saja, apalagi India, ada Ghandi dan Nehru. Dan undang-undang kita memper­bolehkan," katanya.

Oleh karena itu, JK men­egaskan, pengalihan kekua­san kepada keluarga di suatu daerah tidak bisa dilarang. Apalagi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2016, sudah jelas bahwa tidak ada pelarangan terhadap politik dinasti di Tanah Air.

"Undang-undang kita mem­perbolehkan (politik dinasti), ada kan pernah juga yang mengajukan ke MK tapi dito­lak. karena ini dianggap hak asasi manusia, saya kira itu," ujarnya.

Sementara itu, bekas Menteri ESDM Sudirman Said me­nilai, biaya politik yang besar merupakan salah satu faktor munculnya dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia. Dijelaskannya, masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah mau­pun wakil rakyat, harus be­rani merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Hal ini yang kemudian mendorong kepala daerah membangun dinasti politik untuk mempertahankan kekuasannya.

"Kalau mau mencalonkan diri menjadi Bupati, DPR, DPRD, itu harus mengeluarkan puluhan miliar. Itu uang siapa? Bisnis saja tidak menghasilkan itu dalam waktu lima tahun. Jadi artinya ini "investasi" besar-besaran dan wajarnya orang akan mencari cara ba­gaimana mencari kembalikan dana dan mempertahankannya ke depan," ujar Sudirman.

Meski biaya politik besar, namun dia tidak sepakat jika politik dijadikan kambing hi­tam dari banyaknya kepala daerah yang membangun poli­tik dinasti. Menurutnya, sangat salah jika masyarakat menjauhi politik lantaran dinilai seba­gai sarang praktik korupsi.

Sebab perjalanan kehidupan bernegara tidak terlepas dari proses politik. Sebut saja dalam pemilihan presiden, Panglima TNI, Kapolri. Belum lagi, da­lam pemilihan pimpinan insti­tusi keuangan seperti Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan hingga ke regulasi UUdan pemilihan pimpinan lembaga hukum. Secara ke­seluruhan hal tersebut harus lahir dari proses politik.

"Jadi jernihnya kehidupan politik, juga akan membuat jernihnya kehidupan politik dihilirnya. Begitupun kalau kehidupan politik keruh, keruh juga di hilirnya. Jadi kita harus bedakan sistem politik dan politisi," ujarnya.*** (T/CH)