Posted on Selasa, 7 Jul 2015 00:39 WIB
hasil hisab relatif sama antara pemerintah, Muhammadiyah, maupun Nahdlatul Ulama (NU).
Jakarta, (ICMI Media) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, potensi terjadinya perbedaan awal Idul Fitri karena kriteria yang diterapkan Muhammadiyah, bukan pada hasil hisab. Sebab, hasil hisab relatif sama antara pemerintah, Muhammadiyah, maupun Nahdlatul Ulama (NU).
Menag mengatakan, Muhammadiyah berpegang pada prinsip wujudul hilal, yang artinya berapa derajat pun hilal, asal berada di atas ufuk saat terbenam matahari, maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru.
Sedangkan pemerintah dan NU, lanjut Menag, menganut prinsip imkanur rukyat, yang artinya posisi hilal yang mungkin dilihat. Untuk imkanur rukyat ini, bulan baru bisa dilihat jika saat terbenam mata hari posisi bulan berada di atas 4 derajat.
“Kami terus berkomunikasi dengan semua ormas-ormas Islam yang ada untuk menyamakan cara pandang,” kata Menag di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7).
Sementara itu, Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU H Nahari Muslih mengatakan, posisi hilal atau bulan sabit pada tanggal 29 Ramadan saat diadakan rukyatul hilal (pengamatan terhadap bulan sabit muda) tahun ini sangat tipis sehingga kemungkinan tidak berhasil dilihat. Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan NU menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari jika tim rukyat yang disebar di sejumlah daerah tidak berhasil melihat hilal. Ini berarti bisa jadi NU baru akan merayakan Idul Fitri 1436 pada 18 Juli mendatang
Seperti diberitakan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentukan, bahwa Idul Fitri 1436 Hijriyah jatuh pada 17 Juli 2015.
“Memang bagi yang menggunakan perhitungan hisab seperti Muhamadiyah sudah dapat memastikan Idul Fitri pada 17 Juli 2015. Tanggal 16 Juli malam mulai takbiran,” kata kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. *** Awan/R1
sumber: Tribunnews.com
