Posted on Rabu, 9 Ags 2017 11:24 WIB
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_template_3.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/inditest/icmi.id/application/views/v_template_3.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/inditest/icmi.id/application/controllers/Pages.php
Line: 146
Function: view
File: /home/inditest/icmi.id/index.php
Line: 292
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/v_template_3.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/inditest/icmi.id/application/views/v_template_3.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/inditest/icmi.id/application/controllers/Pages.php
Line: 146
Function: view
File: /home/inditest/icmi.id/index.php
Line: 292
Function: require_once
Jakarta (ICMI Media) - ICMI menganggap dana haji amat aman jika saat ini diinvestasikan guna proyek pembangunan infrastruktur yang sedang giat dicanangkan Pemerintah Indonesia.
Berbeda jika dana haji jika diinvestasikan ke proyek yang dikerjakan pengembang swasta yang belum bisa dipastikan untung atau rugi.
Menurut Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Asshiddiqie, dana haji yang diinvestasikan ke pemerintah sebagai penyokong pembangunan infrastruktur, pasti menuai hasil keuntungan.
“Daji diinvestasikan kemana itu yang memutuskan BPKH sesuai aturan Undang-undang. Dana haji itu memang bukan untuk didiamkan atau dibagi-bagi, tetapi untuk ditumbuhkan atau diinvestasi,” ujar Jimly, di Jakarta, Rabu (9/8).
Diketahui, akhir-akhir ini rencana penggunaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur yang diwacanakan Presiden Joko Widodo menuai perdebatan.
Pernyataan Presiden mengenai investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur diungkapkan saat melantik Dewan Pengawas serta jajaran pengurus BPKH, di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menyikapi polemik tersebut, Jimly menuturkan, semua hal, terutama yang dilakukan pemerintah saat ini, telah "digoreng" agar menjadi kisruh di masyarakat.
Jimly meminta, masyarakat agar menyadari keberadaan Undang-undang yang mengatur pengelolaan dana haji dan pembentukan BPKH.
“Jadi diskusi yang sekarang beredar ini telat dan seharusnya tahun lalu diperdebatkan. Ini juga sudah didiskusikan di DPR. Tentu ada baiknya saling mengingatkan pengurus BPKH serta pengawasnya yang baru dilantik bekerja dengan kehati-hatian dan amanah,” kata Jimly. (SYH/CR)
