Rohingya, Indonesia, dan Inklusi Sosial

Jakarta, (ICMI Media) - Tragedi kemanusiaan Rohingya hingga kini masih menjadi sorotan dunia. Berbagai tuntutan dari berbagai pihak agar Pemerintah Myanmar segera mengatasi diskriminasi terhadap etnis Rohingya masih belum direspons dengan tindakan proaktif, terutama mendorong ke arah perdamaian dan penyelesaian konflik.

Aung San Suu Kyi, aktivis prodemokrasi Myanmar dan peraih nobel perdamaian, yang kini menjadi penasihat negara (setara perdana menteri), terkesan ambigu terhadap permasalahan ini. Suu Kyi, sebagaimana dilansir The Guardian (3/12), malah menuding dunia internasional sebagai pihak yang semakin memicu dan memperparah isu Rohingya.

Sebagai seorang pejuang demokrasi, Suu Kyi diharapkan mampu mengampanyekan demokrasi inklusif di Myanmar guna mengakomodasi beragam kelompok tanpa membedakan latar belakang. Namun, berbagai kalangan menyayangkan sikap Suu Kyi yang kurang demokratis dalam isu ini. Bahkan tidak sedikit kalangan mengusulkan agar nobel yang pernah diberikan kepadanya dicabut kembali karena dianggap tidak sejalan dengan makna nobel yang sejatinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian.

Eksklusi Sosial
Warga muslim Rohingnya merupakan kaum minoritas di negara bagian Rakhine. Jumlah mereka hanya sejuta dari sekitar 50 juta lebih penduduk Myanmar. 

Kendati minoritas, etnis Rohingya kerap dianggap sebagai kompetitor yang mengancam eksistensi warga mayoritas Rakhine. Akibat itu, di antara dua kelompok ini kerap terjadi gesekan dan tak jarang menimbulkan konflik bersenjata. Kondisi ini yang kian memperburuk kualitas hidup warga Rohingya serta meningkatkan pelanggaran hak-hak sosial-politik mereka.

Sangat disayangkan Pemerintah Myanmar yang semestinya menjadi penengah terkait polemik ini justru terkesan tidak mempunyai political will guna mendorong rekonsiliasi. Yang terjadi, Pemerintah Myanmar tebang pilih mendukung kaum fundamentalis setempat dan kelompok mayoritas Rakhine yang beragama Buddha dengan tujuan menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber daya alam itu.

Dalam konteks ini, Pemerintah Myanmar defisit kehendak dalam menjembatani perdamaian sehingga menimbulkan eksklusi sosial terhadap warga negaranya. Mengacu pandangan Iris Marion Young (1991) dalam karyanya, Difference as a Resource of Democratic Communication, kompleksitas relasional yang dominatif sebenarnya dapat dicairkan dengan proses komunikatif. Artinya, para agensi yang berada pada posisisub-alterdapat saling membangun dialog dari proses eksklusi sosial yang dihadapi oleh tiap-tiap kelompok.

Namun, hal itu tidak diindahkan oleh Pemerintah Myanmar. Yang terjadi, meminjam pernyataan Wakil Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) John McKissick, Pemerintah Myanmar tengah melancarkan propaganda “pembersihan etnis” muslim Rohingya. 

Melalui operasi militer yang dilakukan, pihak militer Myanmar telah mengusir dan melenyapkan ratusan ribu warga Rohingya. Selain itu, pihak keamanan setempat juga membakar rumah etnis Rohingya dan memaksa mereka untuk menyeberangi sungai dan memasuki perbatasan Bangladesh.

Pelajaran bagi Indonesia
Sebagai bangsa majemuk, ada pelajaran yang dapat dipetik Indonesia dari tragedi Rohingya. Kendati pembelahan sosial di Indonesia lebih kompleks dibanding dengan Myanmar, kita patut bersyukur kondisi bangsa ini masih lebih stabil dalam hal integrasi walaupun terakhir belakangan kerap terjadi persinggungan di antara anak bangsa. Untungnya, hal itu tidak menjadi lebar dan mengarah pada disintegrasi bangsa.

Andi Faisal Bakti
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Dekan FIKOM Universitas Pancasila, dan Pengurus Pusat ICMI