Posted on Sabtu, 10 Okt 2015 16:17 WIB
Ya kalau dari sumber-sumber informal, boleh-boleh saja ada nama calon yang dijagokan sebagai Ketua Umum
Jakarta, (ICMI Media) - Muktamar VI ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) yang akan digelar di Lombok, NTB, pada Desember 2015, belum mengeluarkan keterangan resmi yang menyebutkan calon yang diusung dalam pemilihan pimpinan lembaga para cendekiawan muslim itu.
"Ya kalau dari sumber-sumber informal, boleh-boleh saja ada nama calon yang dijagokan sebagai Ketua Umum. Tapi secara resmi, belum ada nama yang masuk karena baru pekan ini kita kirim surat ke Orwil dan Orda," kata Sekretaris Jenderal ICMI, Dr. Ir. Muhammad Taufik kepada ICMI Media pada Kamis (8/10) di Jakarta.
Menurut Taufik, nantinya setelah ada nama-nama yang masuk dari pengurus wilayah dan daerah, barulah akan ada proses verifikasi atas semua nama yang diajukan tersebut.
"Dari proses verifikasi, baru akan diseleksi kembali sehingga mengkerucut menjadi 7 nama calon saja. Dan merekalah yang akan bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan siapa yang berhak menjadi Ketua Umum ICMI," jelas Taufik.
Menurutnya, Muktamar VI ICMI tidak akan menggunakan sistem voting atau pemungutan suara. Sistem itu, dianggap keluar dari sistem Islam itu sendiri. "Musyawarah itulah demokrasi Islam sesungguhnya, bukan voting yang lebih identik dengan penggalangan massa dan money politic," terang Taufik lagi.
Karenanya, ke-7 orang yang sudah diseleksi itu akan memutuskan siapa diantara mereka yang akan diangkat sebagai Ketua Umum ICMI. "Ya semacam Ahlul Hali Wal Aqdi itulah, dan jika diperlukan adanya wasit atau penengah maka boleh saja dihadirkan," tambahnya.
ICMI adalah lembaga yang mewadahi kaum cendekiawan muslim di Indonesia, yang digagas dan dibidani oleh Presiden RI ke-3, Prof. Dr. Eng. BJ. Habibie. Organisasi ini pernah menjadi lembaga paling berpengaruh selain NU dan Muhammadiyah, karena di dalamnya berkumpul kaum intelektual lintas partai dan organisasi di Indonesia.
Sebagai organisasi intelektual, ICMI bersama organisasi kadernya Majelis Sinergi Kalam (Masika) adalah organisasi yang pertamakali membahas pentingnya masalah Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dari sini juga lahirnya koran nasional Republika dan Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia.
Sistem kepemimpinan presidium yang dalam 10 tahun digunakan ICMI, dianggap kurang efisien sehingga perlu adanya perubahan lebih ramping menjadi sistem Ketua Umum.
"Yang berubah hanya di Presidium menjadi Ketua Umum, sementara badan-badan seperti Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan lainnya tetap ada karena itu tetap dibutuhkan," pungkas Taufik. *** L/IS/R1
