Zulkifli Hasan : Hanya dengan Sekolah, Kemiskinan Terputus

Jakarta, (ICMI Media) - Ketua MPR RI yang juga Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Zulkifli Hasan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan rantai kemiskinan di pelosok daerah Indonesia termasuk Kota Kupang bisa terputus hanya dengan pendidikan.

Zulkifli saat seremoni penyaluran bantuan nontunai bagi 2.020 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kupang, Selasa (31/1)  mengatakan hanya dengan pendidikan maka seseorang bisa melanjutkan seluruh perjuangan dan masa depannya untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik dan bermutu.

"Karena itu saya berharap agar orang tua di daerah ini harus tetap berupaya agar anak-anaknya bisa terus bersekolah untuk menggapai ilmu dan pengetahuan sebagai bekal hidup dan masa depannya," kata Ketua MPR RI tersebut.

Sebaliknya, jika seseorang tanpa pendidikan maka akan sangat sulit mendapatkan masa yang lebih baik bagi anak-anak di masa depan.

"Apapun alasannya anak-anak kita harus tetap bersekolah untuk bisa menjadi pintar," katanya mengajak para orang tua penerima PKH.

Dikutip dari laman Arah.co, program PKH itu sendiri meliputi dua program besar diantaranya kesehatan dan pendidikan. Harapannya bisa memberi akses terbuka bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

"Saya sangat mendukung program pemerintah melalui PKH ini agar bisa memberikan kemudahan dan bantuan bagi masyarakat melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Setelah SD, harus ke SMP, lalu SMA dan kuliah. Harus sampai sarjana," katanya berpesan.

Ia juga berjanji untuk memberikan beasiswa bagi anak berprestasi khususnya bagia nak miskin agar semangat bersekolah.

"Yang cerdas harus mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan agar bisa terus mendapatkan peluang terbaik untuk masa depannya," ujarnya.

Dirjen Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Margowiyono mengatakan, program yang sudah diluncurkan Pemerintah RI sejak 2007 itu sudah memiliki 2.020 keluarga dari Kota Kupang yang terintervensi PHK.

Bahkan Kota Kupang sudah 14.242 yang terdata mendapat bantuan dari program tersebut melalui APBD Kota Kupang. Bantuan yang diberikan berupa bantuan beras sejahtera (rastra) yang dulunya disebut beras miskin (raskin).

Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kupang, Djamal Mila Meha, pada kesempatan itu menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial yang sudah memberikan sejumlah perhatian bagi upaya pengentasan kemiskinan warga di daerahnya.

Dari jumlah tersebut, yang terdata oleh bantuan rastra dengan bantuan alokasi dana APBN sejumlah 12.491 kepala keluarga.

"Selebihnya 1.751 kepala keluarga diintervensi dengan bantuan menggunakan APBD Kota Kupang. Ini pemerintah lakukan agar seluruh warga miskin tetap terlayani bantuan sosial," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Felisberto Amaral, mengatakan penerapan penyaluran bantuan nontunai PKH dari Kementerian Sosial menjadi program lanjutan. Sebelumnya telah dilakukan uji coba di sejumlah daerah lainnya di Indonesia pada 2016.

Dia menambahkan, pelaksanaan penyaluran bantuan nontunai untuk masyarakat yang terintervensi di Kota Kupang ini menjadi salah satu target Kementerian Sosial untuk peningkatan penyaluran bantuan tunai ke nontunai.

Awalnya, lanjutnya, bantuan tersebut diterima masyakarat penerima PKH secara tunai melalui PT Pos. Kini Kemensos mulai mengubah ke layanan nontunai.

Mulai Januari 2017 secara nasional, pemberian bantuan PKH nontunai akan menjangkau 98 kota dan 200 kabupaten.

"Kota Kupang menjadi salah satu target penerapan nontunai tersebut," kata Felisberto.*** (T/CH)