Posted on Selasa, 26 Mar 2019 11:26 WIB
Jakarta (ICMI Media) - Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof DR KH Said Agil Siradj mengatakan, konstitusi Indonesia mengatur seluruh warga negara sama hak dan kewajibannya.
Said Agil menjelaskan, prinsip konstitusi Indonesia tersebut persis selaras dengan ajaran dan tindakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah.
"Dalam kewarganegaraan, tidak merujuk pada istilah kafir kepada yang bukan beragama Islam. Tapi adalah nonmuslim," ujar Said Agil yang sekaligus Ketua Umum PBNU, di kota Banjar, Jawa Barat, Jumat lalu.
Said Agil menyebutkan, sewaktu Rasulullah SAW masih di Makkah, banyak kelompok masyarakat yang tidak menyembah Allah kemudian di stigma sebagai kafir.
"Yang tidak beragama, yang menyembah berhala, kitab sucinya tidak jelas, disebut golongan kafir saat di Makkah," ucap Said Agil.
Namun, semangat kebaikan dan teladan Rasulullah SAW untuk tetap menghargai golongan tersebut amat tinggi.
Sehingga, kata Said Agil, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau lebih mengkategorikan golongan bukan Islam itu dengan sebutan nonmuslim saja.
"Jadi tidak ada lagi istilah kafir di Madinah kepada tiga kelompok suku terbesar yang belum mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW," ungkap Said Agil.
Said Agil berpendapat, mengistilahkan kafir pada saat ini juga dinilai berpotensi memecah belah kehidupan bernegara yang diatur konstitusi. (so/ed).
