Posted on Sabtu, 1 Okt 2022 04:37 WIB
Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengelar webinar ICMI Talk dengan tema ‘Peta Politik Umat Islam Pada Pemilu 2024’ yang diselengarakan Kamis, 29 September 2022.
Kegiatan webinar ini dihadiri pembicara dari kalangan petingi partai Islam dan pengurus ICMI antara lain, Prof. Dr. Lili Romli Ketua Koordinasi Bidang Politik MPP ICMI, Dr. Djayadi Hanan Direktur Eksekutif LSI, Arsul Sani, S.H, M.Si Wakil Ketua Umum PPP, Dr. Jazilul Fawaid, S.Q., MA Wakil Ketua Umum PKB, Mardani Ali Sera Ketua DPP PKS, dan Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua Umum DPP PAN.
Dalam sambutannya, Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Arif Satria mengungkapkan masa depan penuh dengan ketidakpastian. Selain itu juga politik sangat berpengaruh terhadap perubahan masa depan.
Tahun politik 2024 mendatang sambung Prof. Arif Satria, penuh dengan tantangan, untuk itu ICMI terus berjuang untuk menjujung nilai-niai berbangsa dan bernegara. Ia juga berharap partai Islam dapat bersama sama mengusung nilai demokrasi, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Diharapkan ICMI bersama-sama mengawal untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita menyadari demokrasi (Indonesia) masih prosedural belum demokrasi subtansial. Hingga nilai-nilai berbangsa dan bernegara, persatuan, keadilan, dan kemakmuran, dan lainya saya kira perlu dijunjung,” tuturnya.
“Mari bersama-sama mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang makmur baldatun toyyibatun warobbun ghofur ,” kata Prof. Arif Satria.
Arif Satria menegaskan bahwa ICMI tidak berpolitik pragmatis di tahun politik nanti. Namun ICMI terus mendorong adanya perjuangan dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara untuk menjaga persatuan Indonesia.
“Saya sampaikan ICMI tidak berpolitik pragmatis. Tapi ICMI terus mendorong adanya perjuangan nilai-nilai sehingga tercipta berbangsa dan bernegara yang sehat, kehidupan politik yang sehat, dan kehidupan berbagsa bernegara yang membawa sebuah bangsa yang makmur,” tuturnya.
Pada momen yang sama, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berpandangan PPP memiliki kewajiban moral untuk memikirkan keumatan, meski tidak berkoalisi dengan partai Islam. Itu kata dia, sudah disepakati di internal PPP.
“Kita punya kewajiban moral untuk agenda keumatan. Itu yang kita sepakati. Ini sesungguhnya understanding informal banyak yang tidak diketahui umat kita sesungguhnya,” kata Arsul Sani.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menambahkan, peta politik umat Islam pada pemilu 2024 mendatang menarik. Intinya dari seluruh partai politik Islam di Indonesia tidak ada secara eksplisit yang menyatakan mendirikan negara Islam di Indonesia.
“Seluruh partai politik Islam (di Indonensia) tidak ada secara eksplisit yang menyatakan mendirikan negara Islam di Indonesia. Seluruhnya berprinsip berazas Pancasila. Dari sisi perpesktif tidak ada partai politik Islam atau partai berbasis Islam yang mempunyai secara aturan anggaran rumah tangga partai ingin mendirikan negara Islam. Itu tidak ada,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid berpendapat setiap pemilu menjadi tantangan bagi partai Islam. Sebab berdasarkan hasil survei tidak tidak ada peningkatan signifikan usai pemilu.
“(Kami minta) masukan ICMI kedepan untuk menhadapi tahun 2024. Penurunan suara parpol Islam atau parta berbasis Islam, ini menjadi tantangan atau kurang tokoh Islam menyatukan parpol Islam. Jadi sebenarnya menjadi kerinduan hilanganya tokoh islam melakukan sebagai solidarity maker. bahkan parpol islam tidak bisa satu barisan mengusung,”ungkapnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebutkan, aktor utama demokrasi itu adalah partai politik.Di Indonesia, partai politik besar tergantung dengan tokohnya. Namun untuk partai Islam sikulasinya baik namun ketokohanya kurang.
“Parpol Islam sirkulasi baik, tapi ketokohan kurang. Parpol Islam bersatu dan berkoalisi atau dengan yang lain, tergantung kesehatan partai,” kata Mardani Ali Sera.*
