Posted on Kamis, 5 Jan 2023 13:54 WIB
Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengadakan webinar nasional rutin ICMI Talk dengan judul ‘Polemik Impor Beras di Akhir Tahun’.Kegiatan webinar nasinal tersebut digelar pada Selasa (27/12/2022) secara daring yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, Kepala BPS Margo Yuwono, dan para pengurus serta anggota ICMI baik pusat maupun orwil.
Ketua Umum (Ketum) ICMI Prof. Arif Satria menyebutkan impor dan ekspor beras masalah sensitif secara ekonomi, politik, dan sosial karena beras bahan komoditas yang startegis di Indonesia.Produksi beras ujarnya, tergantung pada perubahan iklim yang luar biasa. Lalu sekarang ini adanya guncangan antara Ukraina dan Russia menurutnya berdampak pada pagan.
“Tantangan menjadi keniscayaan. Dalam hal ini ICMI secara jernih memberikan masukan dan langkah -langkah yang diberikan ke pemerintah (untuk mengatasi hal ini),”tutur Prof. Arif Satria.
Selain itu Prof Arif Satria menyabutkan produksi beras dan pangan sangat dibutuhkan. Produksi pangan ini tentu membutuhkan lahan untuk berkelanjutan pangan tetap aman. Berdasarkan Badan PBB Urusan Pangan dan Pertanian (FAO) PBB untuk stok aman pangan 2030 kedepan membutuhkan lahan 5, 4 miliar hektar.
“Sekarang ini baru 5,1 miliar hektar. Jadi dibutuhkan 300 juta hektar. Bagaimana bisa andil Indonesia memberikan lahan,” Tuturnya.
Lebih lanjut, untuk mengatasi itu ICMI sudah memiliki program bangun desa lewat program Tani Cendikia.
“Termasuk juga ICMI. Kita sudah punya program namanya bangun desa di dalamnya ada program-program tentang cendekia dan sebagainya, sekarang ini menjadi sumber-sumber ataupun learning center pusat pembelajaran baru di kalangan petani yang diharapkan bisa menjadi jembatan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga reset nasional,” jelasnya.
Ketum ICMI sekaligus Rektor IPB Universty itu, meminta polemik perlu tidaknya impor beras harus dilihat secara detail melalui otoritas data pada Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menerangkan bahwa, data menjadi penting karena berkaitan langsung dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat dan juga berapa besar kekuatan pangan Indonesia.
“Kita sudah memiliki satu kebijakan bahwa kita ada sumber data hanya satu yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS bisa menyampaikan data-data akurat sehingga sebagai dasar apakah perlu impor apakah tidak,” kata Arif.
Menurut Arif, kebijakan dan keputusan harus berdasarkan data yang akurat. Karena itu diperlukan rujukan dan sumber utama dalam setiap mengambil keputusan.
“Karena data ini menjadi sumber untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, keputusan yang lebih tepat, maka datanya juga harus tepat,” katanya.
Disisi lain, Ketum ICMI mengajak semua rektor di seluruh Indonesia agar memiliki komitmen penuh dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini perlu dilakukan mengingat semua negara di dunia tengah menghadapi situasi sulit akibat berbagai dinamika.
Karena itu, kata Arif, peran rektor perlu dioptimalkan karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan pertanian Indonesia melalui bidang-bidang pendidikan.
“Kebetulan saya pribadi oleh menteri pendidikan mengkoordinir para rektor untuk bergerak bagaimana perguruan tinggi di Indonesia harus sudah mulai bergerak fokus pada menciptakan ketahanan pangan dan kekuatan pangan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa dunia pendidikan harus menjadi jembatan bagi tiap inovasi yang dihasilkan berbagai lembaga riset nasional.
“Pendidikan juga harus siap mengakomodir perkembangan baru yang bisa meningkatkan produktivitas,” tuturnya.*
